Nuansa Baru Satpol PP DKI ala Jokowi | Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki banyak kisah unik untuk menghilangkan unsur kekerasan dan seram dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP yang identik dengan gusur-menggusur dan pentungan pun kini sedikit demi sedikit mulai dihilangkan oleh Jokowi.
Satu lagi gebrakan Jokowi untuk Satpol PP DKI adalah dengan mengambil sosok perempuan untuk mengisi jabatan Kepala Satpol PP DKI. Rencananya, Jumat (22/2/2013) ini, Kepala Satpol PP DKI akan diganti oleh Jokowi dan ia kembali memilih pejabat Pemprov DKI yang berjenis kelamin perempuan.
Menurut rencana, Asisten Pemerintahan DKI Sylviana Murni yang akan menjabat sebagai Kepala Satpol PP DKI yang baru. Sebelumnya, di masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, Sylvi juga menjadi perempuan pertama yang menjadi wali kota dan bertugas di Jakarta Pusat.
Serah terima jabatan akan dilaksanakan hari ini pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, lantai 4 Gedung Blok G, Balaikota Jakarta. Serah terima jabatan tersebut tertuang dalam surat undangan Nomor 146/-083.12 yang ditandatangani Sekda DKI Fadjar Panjaitan tertanggal 21 Februari 2013.
Saat dimintai konfirmasi terkait pergantian Kepala Satpol PP itu, Sylvi mengaku kalau ia hanya akan bertindak sebagai pelaksana harian (Plh). "Saya hanya menjadi Plh," kata Sylvi, di Balaikota Jakarta, Kamis (21/2/2013).
Pensiun
Kepala Satpol PP DKI Jakarta sebelumnya, Effendi Anas, mengaku kalau dirinya saat ini telah berusia 60 tahun dan telah memasuki masa pensiun. Selain itu, ia juga telah melakukan perpanjangan jabatan selama tiga kali. "Sebagai abdi negara, apa pun kebijakannya akan saya jalani," kata pria yang akrab disapa Efan itu, di Balaikota.
Menurut Efan, sesuai surat keputusan (SK), perpanjangan masa jabatannya habis pada Agustus 2013. Ia berharap ke depan Satpol PP DKI akan lebih optimal dan maksimal dalam bekerja mengawal perda di Ibu Kota. Effendi Anas menjabat sebagai Kepala Satpol PP DKI sejak 2010.
Karier birokrat Effendi Anas mulai menanjak saat menjabat Kabag Kesra Jakpus (1989-1990). Pria kelahiran Denpasar tahun 1953 itu lalu menjabat Kasospol Jakpus (1990-1995) dan Kasubdit Binumas Sospol Jakpus (1995-1999). Lulusan IAIN Surabaya ini kemudian memangku jabatan sebagai Kepala Biro Bintal Kesmas DKI Jakarta (1999-2001), Kepala Bakesbang DKI Jakarta (2001-2003), dan Asisten Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat (2007-2010).
Efan juga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara selama 4 tahun, mulai dari 2003 hingga 2007. Pada saat ia menjabat sebagai Kepala Satpol PP DKI, sempat terjadi penggusuran di Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) pada akhir tahun 2008. Kasus ini sempat pula dilaporkan Komnas HAM karena tindakan aparat Satpol PP.
Wejangan Jokowi lucuti pentungan
Saat masih menjadi Wali Kota Surakarta, untuk menghilangkan unsur seram dan kekerasan pada Satpol PP, Jokowi menunjuk perempuan menjadi Kepala Satpol PP. Langkah itu ia ambil juga sebagai salah satu upayanya untuk merapikan pedagang kaki lima (PKL) di Solo saat itu. Strategi pendekatan yang dilakukan Jokowi di Solo akan segera terwujud di Ibu Kota menyusul dengan akan dilantiknya Sylviana Murni menjadi Kepala Satpol PP DKI Jakarta.
Sebelum mengambil langkah itu, Jokowi telah beberapa kali memimpin apel Satpol PP. Ia pun tak segan untuk memberikan beberapa wejangan yang tegas tetapi tetap humanistis kepada aparat Satpol PP. "Yang penting itu cara pendekatannya. Pendekatan yang saudara-saudara (aparat Satpol PP) lakukan dalam hal menjaga ketertiban, keamanan, di masyarakat jangan sampai ada lagi yang menggunakan kekerasan fisik," kata Jokowi, saat memimpin apel Satpol PP di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/11/2012) lalu.
Elemen penting lainnya, menurut Jokowi, adalah mengedepankan proses dialog dan berbicara, tetapi tetap tidak menghilangkan sikap tegas Satpol PP. Tegas itu, kata Jokowi, adalah tetap diangkut tetapi tidak digebuki. Ketegasan Satpol PP pun masih sangat diperlukan karena apabila Satpol PP tidak tegas, kata dia, maka wibawa Satpol PP juga akan turun.
"Tidak tegas, wibawa Satpol PP akan turun sehingga penggunaan tameng, pentungan, pisau belati, sebesar-besarnya dan sedapat mungkin untuk dihindari," ujarnya.
Yang paling penting, Satpol PP merupakan cerminan dan watak dari pemerintah daerah. Apabila Satpol PP memiliki wibawa, pemdanya juga memiliki wibawa. Kalau kasar, kata Jokowi, pemdanya juga dipersepsikan kasar.
"Kalau di dalam sebuah wilayah, daerah harus bersih, ya bersihkan, tapi cara-caranya persuasif dan dialog. Dengan cara pre-emptif, preventif, persuasif, dan rehabilitatif. Satpol PP diciptakan bukan untuk berkelahi atau berantem. Saya kira semuanya sudah paham," kata Jokowi.
Effendi Anas pun mengakui, sejak kepemimpinan Jokowi, perlengkapan tajam dan keras yang selama ini melekat di seragam Satpol PP sedikit demi sedikit mulai menghilang. "Mbak bisa lihat sendiri. Sekarang kami hanya menggunakan seragam saja. Tanpa menggunakan peralatan lainnya, seperti pisau dan pentungan. Semuanya sudah hilang, sudah enggak ada lagi. Memang ini semua sebagai langkah strategi yang dibangun oleh Pak Jokowi. Beliau ingin menggerakkan Satpol PP yang disiplin dan humanis," kata Efan, Selasa (30/10/2012) lalu.
Sumber kompas.com
